Mamuju, 1 Juli 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat akan menggelar Panggung Orasi Terbuka bertajuk kritis di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju. Kegiatan ini direncanakan berlangsung tepat pada peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2025.Dengan mengusung tema:“Bhayangkara Bukan Pelindung Rakyat, Tapi Penjaga Kepentingan”,
acara ini akan menjadi ruang bagi publik dan aktivis pergerakan se-Sulawesi Barat untuk menyampaikan kritik terhadap institusi Polri, khususnya Polda Sulbar, yang dinilai telah menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom rakyat.
Menurut Ketua GEBRAK Sulbar, Idham, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap Polri agar kembali pada jalur profesionalisme dan keadilan.
> “Kami adalah sahabat Polri. Seperti yang disampaikan Kapolri di media sosial: siapa yang berani mengkritik Polri berarti dia adalah sahabat sejatinya. Maka melalui panggung orasi ini, kami menyampaikan cinta kami lewat kritik,” ujarnya.
Idham juga menyampaikan bahwa pihaknya akan ke Markas Besar Propam Polri di Jakarta untuk melaporkan beberapa pejabat tinggi (Pati) di lingkungan Polda Sulbar meskipun secara resmi telah dilaporkan secara online di website propam polri yang diduga terlibat dalam berbagai skandal serius, antara lain:
Cafe Sandek yang tanah hibah dari daerah untuk Polda di jadikan kafe komersial
Dugaan gratifikasi berupa pemberian tanah dari orang tua CASIS
Peredaran oli palsu yang diduga dilindungi oknum
Rokok ilegal yang penanganannya penuh kejanggalan
Kelulusan CASIS dengan ijazah palsu dalam seleksi penerimaan Polri tahun 2024
“Laporan kami sebelumnya sudah masuk di Propam Polda Sulbar. Tapi laporan resmi yang kami bawa ke Jakarta kami tujukan langsung ke Propam Mabes Polri, sebagai bentuk keseriusan kami memperjuangkan transparansi dan keadilan,” tambah Idham.
Setelah laporan tersebut diterima di Jakarta, GEBRAK akan segera mematangkan konsep panggung orasi bersama para aktivis dan membentuk panitia penyelenggara.
Panggung orasi ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama dan panggilan moral untuk mengingatkan Polri akan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, bukan penjaga kepentingan elit dan kekuasaan.
