Redaksi.co SULBAR : Gelombang kritik keras mengguncang lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Barat melontarkan tudingan serius terhadap Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (PEMKESRA) atas dugaan pemborosan anggaran hingga indikasi kegiatan fiktif.
Ketua Aliansi, Hasbi Assiddik, membeberkan temuan yang disebutnya mengkhawatirkan. Sedikitnya 10 paket pekerjaan dinilai sarat agenda seremonial yang minim dampak nyata bagi masyarakat. Ironisnya, setiap paket disebut menghabiskan anggaran fantastis, berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per kegiatan.
“Kami menduga kegiatan-kegiatan ini cenderung bersifat seremonial dan bahkan ada yang terindikasi fiktif. Nilai anggarannya tidak kecil, sementara urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat sangat dipertanyakan,” tegas Hasbi. Senin 2 Maret 2026
Tak hanya soal besaran anggaran, Aliansi juga menyoroti pola pengajuan kegiatan yang rata-rata dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, yakni antara Agustus hingga Oktober. Pola ini memicu kecurigaan bahwa paket-paket tersebut diajukan sekadar untuk menghabiskan anggaran agar terhindar dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Kecurigaan semakin menguat setelah Aliansi melakukan hearing dengan pihak Biro PEMKESRA beberapa hari lalu. Dalam forum tersebut, Hasbi mendesak agar pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan dihadirkan untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Namun fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Dari seluruh pihak ketiga yang terlibat, hanya dua pihak yang bersedia hadir. Selebihnya, tak memberikan kepastian.
“Ketidaksiapan pihak ketiga hadir dalam hearing menimbulkan pertanyaan serius. Jika kegiatan ini benar dan sesuai prosedur, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari forum klarifikasi,” ujar Hasbi dengan nada tegas.
Aliansi mendesak Sekretariat Daerah Biro PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat untuk membuka secara transparan seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut kepada publik.
Mereka juga memberi ultimatum. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi terbuka, Aliansi menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Aliansi menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar manuver politik atau kepentingan kelompok.
“Ini bukan soal kepentingan siapa pun. Ini soal tanggung jawab moral kami sebagai pemuda dan mahasiswa untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan demi kesejahteraan rakyat,” tutup Hasbi.
- Sorotan kini tertuju pada Biro PEMKESRA. Publik menunggu: klarifikasi terbuka atau babak baru polemik anggaran di Sulbar? (ZUL)
