Redaksi.co MAMASA : Mamasa bergejolak. Sistem desil yang dijadikan acuan tingkat kesejahteraan masyarakat justru memantik badai protes. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa melontarkan kritik keras dan menilai sistem tersebut sarat kejanggalan.
Menurut PMII, data desil yang kini menjadi dasar penentuan bantuan sosial dinilai tidak transparan dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di Kabupaten Mamasa. Dampaknya fatal, warga yang secara ekonomi masih kesulitan justru tercatat dalam desil tinggi atau dikategorikan sebagai masyarakat mampu.
“Ini bukan sekadar keliru, ini kacau! Banyak warga miskin tiba-tiba dianggap sejahtera,” tegas Yasir, Pengurus Cabang PMII Mamasa.
Imbasnya langsung menghantam rakyat kecil. Sejumlah warga dilaporkan mengalami penonaktifan BPJS dan kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pemerintah karena sistem tersebut menggolongkan mereka sebagai mampu. Situasi ini memicu keresahan luas dan mempertanyakan validitas data yang digunakan.
PMII Mamasa mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tidak sekadar bertumpu pada data administratif di atas kertas. Mereka menuntut pendataan ulang secara langsung ke lapangan agar angka-angka yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan, lihat sendiri kondisi warga. Data harus faktual, bukan asumsi,” lanjut Yasir.
Keluhan masyarakat terus bermunculan. Banyak warga mengaku kaget ketika mengetahui status desil mereka melonjak tanpa pemberitahuan maupun penjelasan memadai. PMII menilai pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dan harus segera mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Selain mendesak perbaikan data, PMII juga menuntut adanya sosialisasi terbuka terkait mekanisme penentuan desil serta prosedur perubahan data bagi warga yang merasa dirugikan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam keresahan yang kian meluas.
PMII Mamasa menegaskan, seluruh instansi pemerintah yang berwenang harus segera bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Jika tidak, polemik desil bukan hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga ancaman serius bagi hak-hak dasar masyarakat kecil di Mamasa. (ZUL)
