Redaksi.co – Ketidakakuratan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah didesak mempercepat verifikasi faktual agar bantuan jaminan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menilai pembenahan data menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, termasuk peserta yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data, serta warga mampu yang masih menerima bantuan.
“Jangan sampai yang sudah meninggal masih ada tercatat. Kemudian yang secara ekonomi mampu masih mendapatkan bantuan, tetapi yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” kata Budi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, validasi data tidak cukup dilakukan melalui pencocokan dokumen administratif. Pemerintah perlu memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung agar kebijakan bantuan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Budi pun mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk tim verifikasi lintas perangkat daerah. Tim tersebut diharapkan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Semua perangkat ada. Bisa dari Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian KB, dan sebagainya. Dibentuk satu tim untuk segera memverifikasi,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, pembentukan tim verifikasi telah mulai berjalan bersamaan dengan proses pemutakhiran data. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Warga Kehilangan Akses Kesehatan
Di tengah proses pembenahan data, Budi mengingatkan agar persoalan administratif tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan medis, terutama masyarakat kurang mampu yang bergantung pada program jaminan kesehatan pemerintah.
“Meskipun hari ini dalam situasi untuk memverifikasi, pelayanan itu tidak boleh terhenti. Tetap pelayanan kesehatan harus berjalan dan masyarakat harus terlayani dengan baik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penataan data penerima bantuan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Karena itu, hasil verifikasi nantinya diharapkan tidak hanya membersihkan data yang tidak lagi memenuhi ketentuan, tetapi juga membantu mengidentifikasi warga yang memenuhi syarat namun belum tercakup dalam program PBI.
DPRD Pertanyakan Anggaran PBI
Selain persoalan validitas data, DPRD Kabupaten Sukabumi juga menyoroti anggaran PBI yang disebut tidak lagi turun ke daerah.
Budi meminta pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan tersebut, termasuk dampaknya terhadap pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
“Makanya kami menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kenapa anggaran PBI ini tidak turun ke Kabupaten Sukabumi,” katanya.
DPRD berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat menghasilkan kejelasan mengenai alokasi anggaran sekaligus memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Sementara itu, pengawasan terhadap proses verifikasi akan dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi sesuai dengan fungsi pengawasannya, tanpa membentuk tim khusus baru.
Pembenahan data PBI kini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah. Ketepatan sasaran bantuan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan perlu dijaga agar masyarakat kurang mampu tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun kebijakan anggaran. (AJI)***
Editor : OPIK
