Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos, yang akrab disapa Haji Uma, di Meulaboh, Minggu 3/7/2025

Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma bersama Bupati Tarmizi meninjau progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jaringan irigasi Lhok Guci di Kecamatan Pante Ceureumen.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi; Kepala Dinas Pertanahan, Drs. Darwis, M.Si; dan Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa, Hidayat Isa, SE.

Dalam penjelasan yang disampaikan Kadis PUPR, Dr. Kurdi, pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci mencakup area seluas 269 hektare, dengan proses pengadaan tanah yang telah rampung sebesar 218,40 hektare (81%). Sisanya, 42,76 hektare masih dalam proses penyelesaian. Proyek ini memiliki nilai anggaran mencapai Rp207,47 miliar.

“Harapan kita tidak ada kendala di lapangan agar progres bisa terus berjalan sesuai target,” terang kurdi

Kurdi menambahkan, Kunjungan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat, terutama sektor pertanian dan ketahanan pangan, ungkapnya

Sementara, Haji Uma menyatakan kunjungannya kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai anggota Komite I DPD RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, termasuk di dalamnya Proyek Strategis Nasional.

“Sebelumnya kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Kami ingin memastikan persoalan-persoalan yang menjadi penghambat, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar bisa dilaporkan secara utuh ke pusat,” ujar Haji Uma.

Ia menjelaskan, dari hasil koordinasi dan peninjauan, diketahui bahwa persoalan harga tanah sudah tidak menjadi kendala. Satuan harga telah disepakati melalui mekanisme KJPP dan diturunkan ke tim pelaksana (TP2T), yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

“Masalah utamanya kini adalah pembiayaan lanjutan yang menjadi tanggung jawab pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR. Kami akan dorong agar dukungan anggaran ini segera disalurkan demi percepatan penyelesaian proyek,” tambahnya.

Haji Uma juga menyoroti pentingnya komunikasi intensif dengan pihak perusahaan yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek, agar tidak terjadi gesekan yang bisa menghambat jalannya program strategis ini.

“Secara umum, dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat baik. Tinggal mendorong koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa hambatan,” pungkasnya ****