Redaksi.co, Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) sektor minerba untuk menjaga keseimbangan harga global sekaligus memastikan kepentingan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan Bahlil saat sesi tanya jawab konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 dengan awak media di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (8/1).
Dalam sesi tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pemangkasan produksi batu bara, pengelolaan nikel, kesiapan program biodiesel B50, hingga perkembangan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan.
Terkait RKB batu bara, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung angka finalnya. Namun, ia mengisyaratkan produksi tahun ini berada di kisaran 600 juta ton. Menurutnya, langkah evaluasi RKB terbukti berdampak positif terhadap perbaikan harga batu bara dunia yang sebelumnya sempat tertekan.
Ia menyampaikan, penyesuaian produksi dilakukan agar semua pihak memperoleh manfaat. “Supaya pengusahanya juga untung, negara juga untung, masyarakat juga untung,” ujar Bahlil.
Untuk sektor nikel, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan produksi dengan kebutuhan industri. Bahlil menegaskan tidak boleh ada praktik monopoli dalam rantai pasok. Industri besar, menurutnya, harus melibatkan pengusaha tambang daerah agar tercipta kolaborasi yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait program biodiesel B50 yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026, Bahlil memastikan tidak ada persoalan dari sisi ketersediaan bahan baku. Indonesia sebagai eksportir crude palm oil (CPO) terbesar di dunia dinilai mampu menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan domestik. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah apa pun untuk mengamankan kepentingan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Isu pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan juga turut disinggung. Bahlil menjelaskan bahwa izin untuk Nahdlatul Ulama (NU) telah rampung, sementara Muhammadiyah saat ini masih dalam proses evaluasi teknis di tingkat direktorat jenderal. Proses tersebut tetap berjalan meski pemerintah masih menunggu penyelesaian aspek hukum di Mahkamah Konstitusi.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung penanganan sektor energi pascabencana di Sumatera. Kementerian ESDM terus memastikan pasokan BBM, LPG, dan listrik tetap terjaga, termasuk mempertimbangkan pemberian diskon listrik di wilayah terdampak bencana.
Menutup sesi tanya jawab, Bahlil kembali mengatakan bahwa kebijakan energi dan minerba akan selalu menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama sebelum ekspor dilakukan. “Berapa pun RKB-nya, yang pertama pemerintah akan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, habis itu baru ekspor,” ujarnya.
