PAPUA BARAT, Redaksi.co – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat, baru-baru ini.
Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Fachry Tura, yang menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat atas jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR Papua Barat. Fraksi menilai jawaban Gubernur mencerminkan sikap terbuka, kooperatif, serta menghargai fungsi konstitusional DPR Papua Barat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan instrumen politik anggaran yang harus berpihak kepada rakyat kecil dan kelompok rentan. Anggaran daerah harus diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan keberpihakan utama kepada Orang Asli Papua (OAP).
Berdasarkan postur APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,408 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp645,36 miliar atau sekitar 14,6 persen. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp4,468 triliun. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih rendahnya kontribusi PAD serta dominasi belanja operasi yang mencapai 49 persen, sedangkan belanja modal hanya sebesar 8,2 persen dari total belanja daerah.
Menanggapi jawaban Gubernur, Fraksi PDI Perjuangan menilai sebagian besar tanggapan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya disertai langkah kebijakan yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, Fraksi mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyusun roadmap peningkatan PAD, melakukan evaluasi kinerja BUMD, menerapkan digitalisasi sistem pajak daerah, serta mengendalikan belanja pegawai meskipun masih berada di bawah batas regulasi nasional.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya peningkatan belanja modal untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan investasi jangka panjang, melalui refocusing belanja operasi dan penentuan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan wilayah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain optimalisasi Dana Otonomi Khusus, penertiban aset daerah, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manokwari sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi, pembentukan Perda perlindungan seni dan seniman lokal, serta urgensi pembangunan Rumah Aman (shelter) bagi korban kekerasan.
Meski disertai catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, demi terwujudnya Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera
