Amburadul! Pengelolaan Jamaah Haji NTB Kacau di Era Iqbal-Dinda
Oleh: Ardiansyah, Direktur NasPol NTB
Gagal Sebelum Berangkat, Ratusan Calon Jamaah Haji NTB Terancam Batal – Di Mana Peran Gubernur?
Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum penuh harapan bagi para calon jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, harapan itu kini berubah menjadi kecemasan. Ratusan calon jamaah menghadapi ketidakpastian akibat buruknya pengelolaan keberangkatan haji oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda N. Syafrina.
Keterlambatan Penerbitan Visa: Ancaman Serius Hak Beribadah
Salah satu persoalan paling krusial adalah keterlambatan penerbitan visa. Hingga hitungan hari menjelang jadwal keberangkatan, ratusan calon jamaah masih belum menerima visa mereka. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan pelanggaran terhadap hak beribadah yang dijamin konstitusi. Pemerintah daerah seharusnya hadir untuk menjamin kelancaran proses ini.
Tanpa Tenaga Kesehatan: Lalai dan Berbahaya
Lebih ironis lagi, sejumlah jamaah dilaporkan diberangkatkan tanpa pendampingan tenaga kesehatan. Di tengah cuaca ekstrem dan kondisi fisik jamaah yang mayoritas lansia, keputusan ini sangat sembrono. Ibadah haji adalah perjalanan fisik dan spiritual yang berat. Tanpa perlindungan medis, keselamatan jamaah benar-benar dipertaruhkan.
Gubernur NTB Menghilang di Tengah Krisis
Dalam situasi genting ini, publik mempertanyakan keberadaan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Sosok yang selama ini dikenal tenang dan mengusung slogan “NTB Mendunia” justru tidak menunjukkan respons konkret. Ketika masyarakat menghadapi ancaman gagal berhaji, gubernur seharusnya tampil sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.
Isu Nepotisme dalam Perekrutan PPIH
Kekacauan ini tampaknya bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal, proses perekrutan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sudah disorot. Berhembus isu adanya praktik nepotisme dalam pemilihan panitia, yang lebih menekankan kedekatan daripada kompetensi. Jika benar, maka ini menjadi akar dari semua kekisruhan yang kini menimpa jamaah.
Krisis Kepercayaan Publik
Opini ini bukan bermaksud menghakimi, tetapi menjadi cermin bagi seluruh pemangku kepentingan. Jika penyelenggaraan ibadah haji saja tak mampu dikelola dengan baik, bagaimana masyarakat bisa percaya pada janji-janji pembangunan lainnya?
Pemimpin Seharusnya Hadir di Garis Depan
Dalam kondisi darurat seperti ini, kepala daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang tampil di depan, memberikan solusi, bukan justru menghilang. Haji bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ketika amanah ini diabaikan, yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga nurani pemerintahan.
Read: HS2025
Sumber : redaksi.co
