Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kemarahan mahasiswa kembali meledak di Mamuju. Aliansi Mahasiswa Peduli Mamuju menggeruduk kantor PDAM Tirta Manakarra dengan satu pesan keras, air adalah hak rakyat, bukan komoditas yang bisa dipermainkan.
Di bawah terik matahari, massa berdiri tegak dengan spanduk dan teriakan yang menggema. Mereka menuding pelayanan air bersih semakin amburadul, sementara warga tetap dipaksa membayar iuran setiap bulan. Bagi mereka, ini bukan lagi keluhan teknis, ini krisis kepercayaan publik.
Tuntutan yang dibawa tak main-main. Mahasiswa mendesak pembongkaran transparansi anggaran secara terbuka kepada publik. Mereka mempertanyakan ke mana aliran dana mengalir, ketika justru air di rumah-rumah warga kerap tak menetes. Tak hanya itu, mereka juga menuntut hasil uji laboratorium kualitas air dibuka secara gamblang, apakah benar air yang dikirim layak konsumsi atau sekadar formalitas administrasi?
Koordinator Lapangan, Kadri, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan ini menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat. Ia menolak narasi klasik soal “kerusakan teknis” yang dianggap terlalu sering dijadikan tameng.
“Ini bukan soal mesin rusak atau pipa bocor. Ini soal tanggung jawab moral dan hukum sebagai penyelenggara layanan publik. Rakyat bayar, rakyat berhak tahu dan berhak dapat air bersih!” serunya lantang, disambut gemuruh massa.
Situasi makin memantik tanda tanya ketika Direktur PDAM Tirta Manakarra tidak muncul menemui demonstran. Absennya pimpinan tertinggi di tengah gejolak dinilai sebagai sinyal dingin terhadap jeritan masyarakat. Mahasiswa menilai, jika persoalan ini dianggap serius, seharusnya pimpinan hadir langsung, bukan bersembunyi di balik dinding kantor.
Aliansi Mahasiswa Peduli Mamuju pun melayangkan ultimatum terbuka. Jika dalam waktu dekat tak ada penjelasan transparan dan solusi konkret, mereka memastikan Aksi Jilid III akan digelar dengan kekuatan lebih besar. Mereka menegaskan, ini bukan agenda sesaat, melainkan gerakan berkelanjutan sampai ada perubahan nyata.
Kini sorotan tertuju pada PDAM Tirta Manakarra. Akankah membuka seluruh data dan menjawab tuntutan publik secara terbuka, atau justru membiarkan bara kemarahan terus membesar dan berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih dahsyat? (ZUL)
