Redaksi.co MAMUJU : Darah buruh mendidih di bumi Sulawesi Barat! Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulbar tak main-main menghadapi dugaan kesewenang-wenangan korporasi. Pada Kamis (12/11/2026), satu bundel dokumen dosa-dosa ketenagakerjaan resmi dilemparkan ke meja penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar.
Langkah hukum berani ini diambil setelah perusahaan tersebut diduga tega menginjak-injak hak-hak dasar seorang pekerja senior bernama Muh. Jabir. Ironisnya, di saat Jabir terkapar tak berdaya melawan stroke setelah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk perusahaan, pihak manajemen justru diduga lepas tangan begitu saja.
Sekretaris KSBSI Sulbar, Ashari Rauf, yang memimpin langsung penyerahan bukti ke Desk Ketenagakerjaan Polri di Polda Sulbar, melontarkan kecaman keras tanpa kompromi.
“Kami secara resmi melaporkan PT Hafsa Utama Gas atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Karena kami tahu betul, di Polda Sulbar sudah ada Desk Ketenagakerjaan Polri. Makanya, kami laporkan kasus ini dan menunggu prosesnya!” tandas Ashari dengan nada berapi-api.
Mantan aktivis PMII ini membongkar borok perusahaan yang dianggap sengaja menutup mata terhadap kewajiban normatifnya. Menurutnya, hak-hak Muh. Jabir, mulai dari upah selama sakit sebelum proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), hingga uang pengganti hak (UPH), wajib dibayar lunas tanpa tapi dan tanpa nanti.
“Semua itu ada rumus dan hitung-hitungannya di dalam undang-undang! Pihak perusahaan jangan coba-coba playing victim dan abai terhadap nasib pekerja yang sudah memeras keringat puluhan tahun!” tegasnya tajam.
Sebelum menyeret kasus ini ke ranah pidana kepolisian, pihak KSBSI sebetulnya telah menempuh jalur elegan melalui perundingan bipartit hingga mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar. Namun, apa daya? Anjuran dan rekomendasi resmi dari Disnaker justru dianggap angin lalu oleh manajemen PT Hafsa Utama Gas.
Ketua KSBSI Sulawesi Barat, Muhammad Rafi, menegaskan bahwa sikap arogan perusahaan memaksa serikat buruh untuk mengambil jalur hukum yang lebih tegas.
“Anjuran Disnaker Sulbar diabaikan begitu saja. Makanya, kami tempuh jalur hukum melalui Ditreskrimsus Polda Sulbar,” ujar Rafi.
Kini, bola panas berada di tangan Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar. KSBSI mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil para petinggi PT Hafsa Utama Gas guna diklarifikasi, sekaligus memastikan hak-hak finansial Muh. Jabir dipulihkan sepenuhnya.
“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar bergerak cepat memanggil pihak perusahaan, mengawal penyelesaian pemenuhan hak upah, pesangon, hingga UPH pekerja ini. Keadilan harus ditegakkan!” pungkas Rafi menggebu-gebu.
Bagaimana kelanjutan pemanggilan pihak PT Hafsa Utama Gas oleh Polda Sulbar? Ikuti terus perkembangan panasnya. (ZUL)
