Redaksi.co MAMUJU : Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda di Sulawesi Barat diwarnai aksi menduduki ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sulawesi Barat, Selasa (28/10).
Aksi yang dipimpin oleh Asrullah selaku Jenderal Lapangan ini berhasil memaksa unsur pimpinan dan anggota DPRD untuk turun langsung menemui massa aksi. Sebanyak enam legislator, termasuk Wakil Ketua I, Ketua II, dan Ketua III DPRD Sulbar, serta Kapolresta Mamuju hadir langsung meladeni audiensi terbuka di ruang sidang utama tersebut.
Dalam forum tersebut, mahasiswa melayangkan total 13 tuntutan strategis, yang terbagi menjadi sembilan poin isu nasional dan empat poin persoalan lokal di Sulawesi Barat.
Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut. Untuk sembilan tuntutan nasional, DPRD berjanji meneruskan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat. Sementara itu, empat tuntutan lokal dipastikan akan dikawal ketat agar segera mendapat perhatian dari instansi terkait.
Sembilan tuntutan nasional yang disuarakan mahasiswa meliputi:
- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Penolakan perluasan militerisme ke ranah sipil
- Desakan transparansi pembahasan RUU Perampasan Aset
- Penanganan serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasaran
- Perlindungan maksimal bagi perempuan dan korban pelecehan seksual
- Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan
Sementara itu, empat sorotan tajam terkait isu lokal Sulawesi Barat yang menjadi fokus utama aliansi meliputi:
1. Logam Tanah Jarang (LTJ) Mamuju: Penolakan tegas terhadap aktivitas LTJ apabila belum memenuhi persyaratan hukum dan standar lingkungan hidup yang ketat.
2. Transparansi Tata Ruang Wilayah: Desakan keterbukaan informasi dan pelibatan publik secara aktif dalam pembahasan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar.
3. Pengawasan Beras Subsidi: Penolakan terhadap praktik penyalahgunaan beras subsidi serta desakan perbaikan tata kelola dan distribusi.
4. Keadilan Harga TBS Sawit: Tuntutan penetapan dan pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara adil dan transparan demi melindungi kesejahteraan petani lokal.
Meski seluruh tuntutan telah diterima dan disetujui untuk ditindaklanjuti, Asrullah menegaskan bahwa aksi menduduki gedung dewan ini bukanlah titik akhir. Aliansi BEM se-Sulbar memastikan akan terus mengawal setiap poin kesepakatan agar tidak sekadar menjadi angin lalu di atas kertas, melainkan berbuah pada langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat. (ZUL)
