Redaksi.co MAMUJU : Kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia ke Sulawesi Barat tidak hanya menjadi agenda seremonial. Momentum tersebut dimanfaatkan aktivis Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat, Mondi, untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius di lingkungan Kementerian Agama.
Mondi menyambut kedatangan Menteri Agama dengan harapan adanya pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan keagamaan, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat hingga jajaran Kemenag kabupaten dan Kantor Urusan Agama.
“Selamat datang Menteri Agama Republik Indonesia di Sulawesi Barat. Kami berharap kehadiran Bapak Menteri membawa angin segar bagi peningkatan pelayanan dan penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Mondi.
Namun, di balik sambutan tersebut, Mondi meminta Menteri Agama tidak menutup mata terhadap sejumlah isu yang menurutnya masih membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan masalah terkait biaya haji di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
Menurut Mondi, persoalan tersebut sebelumnya disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta Kementerian Agama memberikan klarifikasi terbuka mengenai duduk perkara tersebut.
Mondi menegaskan, apabila terdapat laporan resmi maupun bukti awal yang mengarah pada dugaan pelanggaran, persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Jika ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai persoalan yang menyangkut pelayanan haji justru dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Selain persoalan biaya haji, Mondi turut menyoroti proses pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar yang disebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia meminta Kementerian Agama melakukan evaluasi administratif terhadap proses pengisian jabatan tersebut. Menurutnya, setiap penempatan pejabat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, kompetensi, transparansi, serta prinsip merit.
Mondi menilai, keterbukaan dalam proses pengisian jabatan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Agama.
Mondi berharap kunjungan Menteri Agama ke Sulawesi Barat tidak berhenti pada agenda penyambutan dan kegiatan formal semata. Ia mendorong adanya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat serta aktivis menyampaikan persoalan secara langsung.
“Kami tidak ingin kedatangan Menteri Agama hanya menjadi agenda seremonial. Kami berharap ada ruang untuk mendengar persoalan di daerah, kemudian dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap setiap laporan yang disampaikan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta perhatian lebih besar terhadap integritas ASN, kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan layanan haji, serta proses penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama Sulawesi Barat.
Mondi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Ia meminta setiap dugaan ditangani berdasarkan bukti dan mekanisme pemeriksaan yang sah.
“Kami berharap kehadiran Menteri Agama di Sulawesi Barat benar-benar membawa solusi. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan diperiksa secara objektif. Jika tidak terbukti, harus dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka,” pungkasnya. (ZUL)
