Redaksi.co MAMASA : Aroma busuk dugaan korupsi menyengat dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025. Tidak main-main, anggaran bernilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk infrastruktur, diduga kuat menguap ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab.
Borok ini dibongkar secara gamblang oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Kontrol (FM-PK) Mamasa. Mereka mengendus adanya indikasi penyimpangan masif yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang fantastis.
Bukan sekadar isapan jempol, FM-PK membeberkan tiga temuan krusial yang menjadi bukti rapuhnya pengelolaan anggaran di tubuh PUPR Mamasa:
Penyalahgunaan Dana Darurat: Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bernilai miliaran rupiah diduga kuat dilarikan untuk peruntukan yang tidak jelas dan menyimpang dari aturan.
Proyek Longsor Fiktif/Manipulatif: Paket penanganan longsor senilai ratusan juta rupiah di wilayah Orobua dan Tawalian diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Proyek Infrastruktur ‘Disunat‘: Sederet paket pengerjaan jalan, irigasi, dan jaringan disinyalir kuat digarap di bawah spesifikasi (spek) baku, memicu potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.
Ketua FM-PK Mamasa, Rizal Kahfi, dengan lantang menyuarakan bahwa skandal ini tidak mungkin berdiri sendiri. Ada gurita keterlibatan yang diduga kuat mengarah ke lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi.
“Nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah ini adalah uang rakyat Mamasa! Uang itu seharusnya untuk jalan, untuk jembatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kami menduga ada pihak lain—pejabat besar—yang ikut terlibat dalam kasus ini,” tegas Rizal Kahfi dengan nada geram.
Rizal mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa tidak loyo dan segera bertindak agresif memburu para pelaku.
“Hukum harus menyentuh semua pihak tanpa terkecuali. Kami meminta Kejari Mamasa bekerja profesional, tuntas, transparan, dan percepat prosesnya! Keterlambatan hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan ruang spekulasi liar di tengah publik,” tambahnya.
4 Tuntutan Berdarah FM-PK ke Kejari Mamasa:
Tangkap dan Periksa: Segera panggil, periksa, dan klarifikasi Kepala Dinas PUPR Mamasa beserta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait.
Audit Total: Lakukan audit investigatif secara terbuka pada seluruh paket proyek PUPR TA 2025 tanpa ada yang ditutup-tupi.
Bongkar Sampai ke Akar: Usut tuntas struktur keterlibatan yang lebih luas. Seret sang ‘aktor intelektual’ atau pejabat besar di balik layar.
Gerak Cepat: Potong birokrasi yang berbelit, percepat proses hukum sekarang juga!
Sebagai bentuk keseriusan dan demi mengawal agar kasus ini tidak ‘di-es-kan’, FM-PK Mamasa memastikan tidak akan tinggal diam di balik meja. Dalam waktu dekat, gelombang massa dikabarkan akan mengepung Kantor Bupati dan Kantor Kejari Mamasa.
Rakyat Mamasa menuntut keadilan, dan demonstrasi besar-besaran ini akan menjadi penentu: apakah hukum di Mamasa masih punya taji, atau justru tunduk di bawah ketiak para penguasa korup? (ZUL)
