Redaksi.co MAMASA : Lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi benteng suci demokrasi kini berada di pusaran prahara besar. Dugaan skandal korupsi berkedok kegiatan fiktif di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa memicu gelombang amarah yang tak terbendung.
Tidak tanggung-tanggung, Ketua Umum Front Pemuda Peduli Mamasa (FPPM) bersama Ketua Fraksi Mahasiswa langsung “menabuh genderang perang“. Mereka murka besar dan mengutuk keras borok anggaran tersebut yang dinilai sebagai bentuk pelacuran integritas dan pengkhianatan paling keji terhadap rakyat.
Skandal panas ini mencuat ke permukaan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bocor, mengindikasikan adanya sederet item kegiatan bodong yang diduga sengaja dirancang untuk merampok uang negara.
“Ini Bukan Main-Main, Ini Pelacuran Demokrasi!”
Dengan nada bergetar menahan amarah, Ketua Umum FPPM Kabupaten Mamasa menegaskan bahwa kasus ini adalah tamparan keras yang sangat memuakkan. KPU Mamasa dituding telah berubah fungsi dari pengawal suara rakyat menjadi sarang tikus berdasi yang asyik bermain anggaran.
“Kami menilai dugaan kegiatan fiktif ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap rakyat! KPU yang seharusnya suci, justru tercemar oleh praktik yang memalukan, kotor, dan amoral. Ini mencederai kepercayaan publik dan tidak boleh ada toleransi!” gertak Ketua Umum FPPM.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Mahasiswa Sulbar menyebut kasus ini bukan sekadar urusan salah ketik atau kelalaian administrasi, melainkan kejahatan moral yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Kalau lembaga penyelenggara pemilu saja sudah berani main-main dengan anggaran fiktif, lalu rakyat mau percaya pada siapa lagi? Ini penghinaan bagi rakyat yang diperas pajaknya! Kejati Sulbar jangan mandul, jangan diam seribu bahasa. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke elite!” cetusnya berapi-api.
Sebagai bentuk perlawanan total, aliansi FPPM dan Fraksi Mahasiswa memastikan diri tidak akan tinggal diam di balik meja. Mereka mengumumkan akan menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menyerbu dan mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat serta Kantor KPU Provinsi Sulbar.
Aksi ini diklaim akan menjadi panggung penghakiman moral dari mahasiswa dan rakyat jelata yang muak melihat marwah demokrasi Mamasa dihancurkan oleh oknum penyelenggara pemilu yang haus harta.
7 Tuntutan Berdarah & Harga Mati Mahasiswa:
Untuk meredam amarah massa, aliansi pemuda dan mahasiswa ini melayangkan 7 maklumat keras yang wajib segera dipenuhi tanpa tapi:
* Gedor Kejati Sulbar: Segera panggil, periksa, dan telanjangi seluruh aktor intelektual di balik dugaan kegiatan fiktif KPU Mamasa sesuai LHP BPK.
* Sikat Tanpa Pandang Bulu: Usut tuntas aliran dana haram tersebut tanpa ada tebang pilih atau perlindungan dari “tangan gaib” elite politik.
* Evaluasi Total: Desak KPU Provinsi Sulbar untuk membersihkan dan merombak total jajaran KPU Mamasa yang terlibat skandal.
* Seret ke DKPP: Desak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memecat oknum-oknum tak bermoral yang merusak kehormatan institusi.
* Telanjangi Anggaran: Desak KPU Mamasa membuka seluruh dokumen anggaran secara telanjang dan transparan di depan publik.
* Copot dan Penjarakan: Pecat secara tidak hormat seluruh oknum yang terbukti menikmati uang haram kegiatan fiktif dan jebloskan ke sel tahanan.
* Lawan Intimidasi: Menolak keras segala bentuk lobi-lobi politik, kompromi di bawah meja, maupun upaya pembungkaman terhadap kasus ini.
“Kami tegaskan, mahasiswa dan rakyat tidak akan tinggal diam melihat lembaga demokrasi dihancurkan oleh oknum-oknum yang haus kepentingan! Jika kasus ini coba-coba dipeti-eskan, kami akan buat gelombang massa yang lebih mengerikan. Jangan pernah uji titik didih kemarahan rakyat!” tutup mereka dengan nada mengancam.
Kini, bola panas ada di tangan Kejati Sulbar dan KPU Provinsi. Akankah hukum berani menyentuh para ‘petinggi‘ KPU Mamasa, ataukah skandal seksi ini akan menguap begitu saja di bawah meja kompromi? Publik menunggu pembuktiannya. (ZUL)
