Redaksi.co MAMASA : Cita-cita luhur pendidikan sebagai instrumen pembebasan manusia kini berada di titik nadir. Dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh oknum pendidik di SMAN 1 Aralle terhadap seorang siswa yatim dari keluarga prasejahtera memicu gelombang kecaman keras. Kasus ini menjadi potret buram dekadensi moral di jantung institusi pendidikan Sulawesi Barat.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar kekhilafan verbal, melainkan sebuah kegagalan sistemik dalam memanusiakan manusia (humanisasi).
Alih-alih menjadi “rahim intelektualitas” seperti yang digagas Paulo Freire, SMAN 1 Aralle justru diduga menjadi panggung penindasan. Penghinaan verbal terhadap siswa yang ibunya bekerja sebagai penjual kue dinilai sebagai serangan terhadap martabat kemanusiaan.
“Ketika seorang pendidik menyerang kondisi ekonomi anak didik, ia sedang melanggengkan struktur penindasan sosial. Ini adalah anomali yang melukai identitas kolektif masyarakat Mamasa,” tegas Arifin Djalil.
Secara yuridis, tindakan oknum pendidik tersebut tidak hanya mencederai etika, tetapi juga menabrak instrumen hukum yang sangat krusial:
UU Perlindungan Anak No. 35/2014: Melanggar mandat perlindungan anak dari kekerasan psikis.
UU Guru dan Dosen No. 14/2005: Melanggar kode etik berat terkait pemeliharaan persatuan dan kehormatan.
Permendikbudristek No. 46/2023: Perundungan (bullying) verbal adalah pelanggaran hukum yang menuntut tindakan administratif tegas.
Menyikapi krisis moral ini, HMI Cabang Mamasa mengeluarkan rekomendasi strategis sebagai bentuk pengawalan kasus:
* Disdik Sulbar Investigasi transparan dan sanksi tegas berupa pencopotan/evaluasi jabatan bagi oknum pelaku.
* Tenaga Pendidik Melakukan refleksi pedagogis; penghancuran mental siswa adalah kegagalan profesional fatal.
* Publik Tetap kritis melakukan kontrol sosial untuk mencegah normalisasi kekerasan verbal di sekolah.
Arifin menutup narasinya dengan peringatan keras bagi ekosistem pendidikan di Sulawesi Barat. Jika pendidikan gagal membuat individu mampu membaca dunia secara kritis, maka sekolah tak lebih dari pabrik yang memproduksi trauma.
”Di Mamasa, kita harus memastikan tidak ada lagi air mata siswa yang jatuh karena dihina oleh gurunya sendiri. Pendidikan harus membebaskan, bukan membelenggu,” pungkasnya. (ZUL)
