Redaksi.co MAMASA : Gelombang protes mahasiswa kian membara. Hidayatullah, melancarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala SPPG Aralle yang beredar di WhatsApp dituding sarat akan muatan ancaman terhadap kebebasan berpendapat.
Pernyataan kontroversial tersebut tak lagi dipandang sekadar polemik biasa. Di mata mahasiswa, ini adalah bentuk intimidasi serius yang berpotensi membungkam suara kritis, sekaligus menjadi alarm keras bagi kondisi demokrasi di tingkat lokal.
“Ini bukan sekadar ucapan. Ini sinyal bahaya bagi demokrasi,” tegas Hidayatullah dengan nada keras. Ia memastikan mahasiswa tidak akan mundur menghadapi upaya apa pun yang mencoba menekan ruang kritik.
Dalam sikap resminya, mahasiswa menilai pernyataan pejabat publik seharusnya mencerminkan etika, tanggung jawab, dan keterbukaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, narasi yang muncul dianggap intimidatif dan mencederai prinsip demokrasi. Mereka pun menyebutnya sebagai kemunduran nyata dalam kehidupan bernegara.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menolak keras upaya menggiring opini bahwa kritik adalah ancaman.
“Kami adalah kontrol sosial. Kritik adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat, bukan serangan,” ujar Hidayatullah menegaskan.
Sorotan tajam turut diarahkan pada sikap pejabat yang dinilai menghindari substansi persoalan. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka dan solusi konkret, pernyataan yang dilontarkan justru dianggap memperkeruh keadaan dengan nuansa menakut-nakuti.
Mahasiswa kini menantang transparansi. Jika tidak ada kesalahan, mereka mendesak agar dibuktikan secara terbuka di hadapan publik. Namun jika ada yang harus dipertanggungjawabkan, mereka menuntut penyelesaian yang jujur, transparan, dan tanpa tekanan.
Seruan mereka pun menggema tanpa kompromi:
“Hentikan intimidasi! Hidupkan transparansi! Lawan pembungkaman suara mahasiswa!”
Isu ini terus menjadi sorotan panas dan berpotensi meluas. Jika tidak segera direspons secara terbuka dan bijak, ketegangan antara mahasiswa dan pihak terkait diprediksi akan semakin memuncak. (ZUL)
