Redaksi.co SULBAR : Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang beririsan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap kondisi sosial di Sulawesi Barat. Aktivis muda daerah, Zul Bakri Ismail, melontarkan peringatan keras: ketimpangan buruh dan rapuhnya sektor pendidikan masih menjadi bom waktu yang terus diabaikan.
Dalam pernyataannya, Zul menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan simbol perlawanan atas ketidakadilan yang hingga kini belum tuntas. Ia menyoroti fakta di lapangan, banyak pekerja, terutama di sektor informal dan tenaga honorer, masih menerima upah di bawah standar UMR/UMK, dengan perlindungan kerja yang minim.
“Buruh kita bekerja keras, tetapi belum mendapatkan hak yang layak. Ketimpangan ini nyata dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi,” tegasnya.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan, Zul mengaitkan persoalan ini dengan lemahnya fondasi pendidikan. Ia menyebut kondisi pendidikan di Sulawesi Barat masih jauh dari kata merata, sekolah di wilayah terpencil kekurangan fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses pembelajaran yang layak.
Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen evaluasi total, bukan sekadar seremoni formal.
“Jika pendidikan dibiarkan timpang, maka kita sedang menciptakan siklus ketidakadilan yang akan terus melahirkan buruh-buruh yang rentan di masa depan,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada nasib guru honorer yang dinilai masih jauh dari sejahtera. Zul menyebut kondisi ini sebagai ironi besar, di tengah tuntutan mencetak generasi unggul, para pendidik justru hidup dalam ketidakpastian. Ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret, termasuk pengangkatan tenaga honorer dan penyesuaian gaji yang layak.
Dalam konteks daerah, ia mendorong pemerintah di Sulawesi Barat untuk tidak lagi setengah hati dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, sekaligus memperketat pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar aturan.
Lebih jauh, Zul melihat momentum bersamaan antara May Day dan Hardiknas 2026 sebagai titik konsolidasi gerakan masyarakat sipil. Ia menyerukan persatuan lintas elemen, mahasiswa, buruh, guru, hingga masyarakat umum, untuk mendorong perubahan nyata.
“Kita tidak boleh hanya memperingati. Kita harus bergerak. Sulawesi Barat membutuhkan keberanian kolektif untuk keluar dari lingkaran ketimpangan ini,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Zul berharap pemerintah pusat dan daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta menjadikan kesejahteraan buruh dan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
Momentum ini pun dipandang sebagai ujian: apakah akan kembali berlalu sebagai seremoni tahunan, atau menjadi titik awal perubahan nyata bagi masa depan Sulawesi Barat. (ZUL)
