Redaksi.co MAMASA : Gelombang tekanan publik menguat di Kabupaten Mamasa. PMII Mamasa melontarkan desakan keras kepada Kejati Sulbar untuk segera turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran fantastis Rp20 miliar tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program makan minum dan sanitasi, namun realisasi di lapangan justru dipersoalkan karena disebut tidak sesuai rencana bahkan diduga tidak tuntas pengerjaannya.
Dana besar itu digelontorkan oleh Pemkab Mamasa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun alih-alih menjadi solusi krisis akses air bersih, proyek tersebut kini memicu tanda tanya besar. PMII Mamasa menilai besarnya nilai anggaran membuka potensi manipulasi hingga dugaan korupsi yang harus segera diusut secara serius.
“Anggaran sebesar itu seharusnya memberikan dampak nyata. Kami khawatir ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. Kami menuntut pertanggungjawaban yang jelas agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas Yasir, pengurus cabang PMII Mamasa.
PMII Mamasa memperingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan ini berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan anggaran yang lebih luas. Mereka menegaskan siap turun langsung ke lapangan, mengumpulkan data, dan mengawal kasus hingga tuntas.
Tak hanya menyuarakan desakan, PMII Mamasa juga menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan dugaan tersebut ke Kejati Sulbar. Ultimatum bahkan disebut telah disampaikan sebelumnya, menandakan tekanan mahasiswa bukan sekadar retorika, tetapi gerakan serius mendorong transparansi penggunaan anggaran publik.
PMII Mamasa memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang. Mereka menuntut agar anggaran Rp20 miliar benar-benar dipertanggungjawabkan dan kembali pada tujuan utamanya: menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat Mamasa. (ZUL)
