Redaksi.co MAMASA : Dunia pendidikan di Sulawesi Barat diguncang skandal yang memalukan sekaligus mengerikan. Ketua LSM KPK RI Sulbar, Simson, membongkar dugaan praktik busuk “sekolah siluman” yang diduga setiap tahun menyedot dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga ratusan juta rupiah, tanpa aktivitas belajar yang nyata.
Fakta di lapangan begitu kontras dan mencolok. Sebuah sekolah yang secara administratif tercatat “hidup” dengan puluhan hingga ratusan siswa, ternyata hanya diisi segelintir murid. Bahkan lebih parah, dari enam siswa yang terdaftar secara nyata, hanya satu yang kerap hadir mengikuti pelajaran. Sisanya? Nyaris tak terlihat.
Namun di atas kertas, cerita berubah drastis. Dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah siswa dilaporkan membengkak tidak masuk akal, diduga demi membuka keran pencairan dana negara.
Asti Irnawati, siswi kelas III SMKS Kifrah Bangsa, membenarkan kondisi memilukan tersebut.
“Kadang cuma satu siswa yang datang saat jam belajar,” ungkapnya.
Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui data resmi menyebut jumlah siswa mencapai 60 orang. Fakta lain tak kalah mencengangkan, SDS Nusa Bangsa disebut hanya memiliki tiga siswa aktif, sementara kondisi SMPS Ilmiah Bangsa nyaris tak diketahui karena minimnya aktivitas belajar.
Simson tak menahan amarahnya. “Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini permainan kotor! Data di atas kertas dibuat gemuk, tapi ruang kelas kosong. Ini dugaan kuat manipulasi untuk mengeruk dana negara,” tegasnya keras.
Skandal ini semakin panas setelah terungkap bahwa tiga sekolah SDS Nusa Bangsa, SMPS Ilmiah Bangsa, dan SMKS Kifrah Bangsa beroperasi dalam satu lokasi di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Ketiganya diduga hanya menjadi “kedok administratif” tanpa proses pendidikan yang layak.
Lebih mengejutkan lagi, praktik ini diduga bukan hal baru. Simson menyebut, laporan jumlah siswa antara 60 hingga 100 orang terus dikirim ke dinas pendidikan setiap tahun, dan indikasi permainan ini disebut telah berlangsung sejak 2005.
“Kalau ini benar sudah berjalan sejak 2005, artinya uang negara digerogoti secara sistematis selama bertahun-tahun. Ini kejahatan serius, bukan kasus kecil. Aparat penegak hukum harus turun tangan sekarang juga, audit total tanpa kompromi!” tegasnya.
Desakan pun menguat agar sekolah-sekolah tersebut segera ditutup jika terbukti hanya menjadi alat penyedot anggaran.
Kasus ini kini menjadi bom waktu yang mengancam kredibilitas sistem pendidikan daerah. Jika terbukti benar, ini bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan skandal besar yang berpotensi menyeret banyak pihak dalam praktik korupsi terstruktur di sektor pendidikan. (ZUL)
