JEMBER, redaksi.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya membangun generasi sehat mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di Facebook. Sejumlah unggahan yang menampilkan menu MBG selama bulan Ramadan ramai dibagikan dan menuai beragam komentar dari warganet. Di sejumlah sekolah di Kabupaten Jember, menu yang sebelumnya berupa makanan siap santap kini berubah menjadi paket makanan kering dalam kemasan sederhana (24/02/2026).
Perubahan tersebut memicu tanda tanya besar dari para wali murid. Bukan semata soal bentuk makanan, melainkan soal nilai anggaran yang disebut telah ditetapkan pemerintah pusat.
Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini seharusnya berjalan dengan standar gizi dan nominal yang terukur. Namun ketika isi paket yang diterima siswa hanya berupa biskuit, wafer, susu kotak, telur rebus, serta sepotong kecil pisang, publik mulai membandingkan antara angka di atas kertas dan isi di dalam kotak.
“Kalau memang anggarannya sekian per anak per hari, apakah paket seperti ini sudah sesuai nilainya?” ujar M, salah satu wali murid.
Menurutnya, pertanyaan itu wajar muncul di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Setiap rupiah anggaran publik kini menjadi perhatian, terlebih program tersebut menyasar anak-anak sekolah dan menggunakan dana negara dalam jumlah besar.
Sebagian wali murid bahkan menyuarakan agar anggaran tersebut lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai. Mereka beralasan dana itu bisa dimanfaatkan untuk membeli takjil saat berbuka, sekaligus menggerakkan pelaku UMKM lokal, atau menjadi tambahan THR bagi anak.
Namun persoalannya bukan sekadar diuangkan atau tidak. MBG sejak awal dirancang sebagai program intervensi gizi, bukan bantuan tunai langsung. Artinya, perubahan bentuk menu selama Ramadan seharusnya tetap mengacu pada standar komposisi serta nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Program ini secara nasional berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional yang memiliki standar teknis dan perhitungan anggaran per porsi. Karena itu, publik kini menanti penjelasan terbuka:
Apakah paket Ramadan tersebut tetap setara dengan nilai anggaran per siswa per hari atau Jika ada penyesuaian, berapa besarannya ?
Pertanyaan lain juga mencuat terkait nasib petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika produksi makanan siap santap dihentikan sementara dan diganti paket kering, apakah tenaga kerja tetap diberdayakan atau justru dirumahkan ?
Dinas terkait masih dalam proses konfirmasi. Polemik ini menunjukkan satu hal: masyarakat tidak lagi hanya menerima, tetapi juga mulai menghitung.
Ramadan adalah bulan transparansi dan kejujuran. Maka dalam program publik sebesar MBG, yang dibutuhkan bukan hanya distribusi paket, melainkan distribusi informasi yang terang, (Sofyan).
