Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kritik keras datang dari kalangan mahasiswa. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi, secara terbuka mengecam kinerja Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, setelah genap satu tahun masa kepemimpinannya. Sorotan tajam diarahkan pada pengelolaan APBD 2025 yang dinilai amburadul serta janji politik yang disebut belum berbuah nyata.
Data resmi menunjukkan APBD Kabupaten Mamuju 2025 yang semula sebesar Rp 1,263 triliun harus dipangkas menjadi Rp 1,231 triliun dalam APBD Perubahan. Pemangkasan ini terjadi akibat target pendapatan daerah yang tidak tercapai. Ironisnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan, memperlihatkan lemahnya strategi penggalian potensi ekonomi lokal.
“Setahun memimpin bukan waktu yang singkat. Jika APBD justru dipangkas karena target pendapatan tak tercapai, ini alarm keras bagi pemerintahan daerah,” tegas Dicky Wahyudi.
Ia juga membandingkan capaian daerah lain di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa baru menyentuh 44,6 persen, sementara Mamuju Tengah 47,8 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola fiskal di tingkat daerah, termasuk Mamuju yang disebut belum menunjukkan lompatan berarti.
Bagi GMNI Mamuju, janji politik bukan sekadar rangkaian kata manis saat kampanye. Rakyat, kata Dicky, berhak mengetahui secara jelas bagaimana anggaran dialokasikan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, serta bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tak hanya soal angka, GMNI juga menyoroti efisiensi belanja daerah yang dinilai belum optimal. Transparansi APBD pun dianggap masih minim, membuat publik kesulitan mengawasi efektivitas program pembangunan.
Sebagai mitra kritis pemerintah, GMNI Mamuju menyampaikan tiga tuntutan tegas:
1. Pemerintah daerah membuka secara transparan data APBD dan realisasi PAD kepada publik.
2. Mengarahkan anggaran pada program prioritas rakyat: pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
3. Memperbaiki strategi peningkatan PAD agar janji politik tidak berhenti sebagai slogan kosong.
“Rakyat Mamuju tidak butuh janji manis. Rakyat butuh aksi nyata dan bukti melalui anggaran yang benar-benar terserap untuk kesejahteraan mereka!” tandas Dicky.
Pernyataan keras ini dipastikan menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Satu tahun telah berlalu, publik kini menunggu bukan lagi janji, melainkan bukti konkret di atas meja anggaran. (ZUL)
