Redaksi.co SULBR : Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Mamasa (GEPMA), Mondi, melontarkan desakan keras kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat agar segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan Urekang–Mambi senilai Rp11,8 miliar. Proyek yang disebut-sebut sebagai infrastruktur strategis bagi masyarakat Mamasa itu kini justru menuai sorotan tajam karena diduga menyisakan sejumlah kejanggalan.
Mondi, yang juga merupakan pemuda asli Talippuki, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Ia menuntut transparansi penuh atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis atau justru menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.
“Jika pengerjaannya benar dan sesuai spesifikasi, maka Kejati harus menyampaikan itu secara terbuka kepada kami dan masyarakat. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada tindakan hukum tegas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Mondi dengan nada keras.
Tak hanya menyoroti aparat penegak hukum, GEPMA juga mengarahkan kritik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mereka menilai pemerintah provinsi tidak boleh lepas tangan karena proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas PUPR Provinsi Sulbar dan menggunakan anggaran negara.
Sorotan juga diarahkan kepada Gubernur Suhardi Duka (SDK). GEPMA mendesak gubernur untuk turun langsung memberikan klarifikasi resmi kepada publik. “Pemprov harus bertanggung jawab. Publik butuh kejelasan, bukan sekadar diam,” lanjut Mondi.
GEPMA menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan maupun langkah konkret dari Kejati Sulbar dan Pemprov, mereka siap menggelar konsolidasi besar-besaran. Aksi tersebut, kata Mondi, akan menjadi bentuk tekanan moral dan politik agar penegakan hukum serta transparansi anggaran benar-benar ditegakkan di Sulawesi Barat.
Isu proyek jalan Urekang–Mambi kini berkembang menjadi perhatian serius mahasiswa dan masyarakat Mamasa. Mereka menanti, apakah aparat dan pemerintah akan menjawab tuntutan ini dengan keterbukaan, atau justru membiarkan polemik terus bergulir tanpa kepastian. (ZUL)
