Redaksi.co MAMUJU : Di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Muhammad Yusuf, SH, MH, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju (DKP) resmi mencanangkan transformasi besar-besaran. Langkah ini menjadi titik balik pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Mamuju, dengan memaksimalkan potensi garis pantai sepanjang 275 kilometer di Bumi Manakarra sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah.
Muhammad Yusuf menegaskan, potensi kelautan Mamuju sangat besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Karena itu, ia berkomitmen menjadikan DKP sebagai instansi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
“Visi saya adalah menghadirkan pelayanan terbaik serta memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Sebagai pijakan awal, DKP Mamuju memprioritaskan pembenahan internal dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Langkah strategis tersebut meliputi:
Audit dan Restrukturisasi Kinerja: Evaluasi menyeluruh di setiap bidang dan seksi guna memaksimalkan peran kelembagaan serta memperkuat kekompakan SDM.
1. Efektivitas Program: Memastikan seluruh program berjalan sesuai target kinerja dan tugas pokok fungsi (tupoksi).
2. Evaluasi Manajemen Anggaran: Peninjauan SOP serta penyaluran bantuan, termasuk sisa anggaran tahun sebelumnya dan perencanaan APBD 2026.
Langkah ini diyakini menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh kebijakan DKP berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata.
Transformasi DKP tak berhenti pada pembenahan birokrasi. Arah kebijakan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya melalui sejumlah program konkret. Distribusi Bantuan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran dengan pembentukan Tim Verifikasi Bantuan, guna memastikan pupuk bersubsidi, BBM, mesin, dan alat tangkap tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Perlindungan Hukum dan Akses Modal, melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk pendampingan hukum serta kemudahan akses KUR perbankan bagi nelayan kecil.
Forum Koordinasi dan Validasi Data Nelayan, sebagai wadah advokasi, perlindungan, dan pembaruan data yang akurat. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan teknis pengolahan hasil laut dan budidaya yang efisien dan bernilai tambah.
Percepatan Legalitas Dokumen, termasuk fasilitasi Kartu KUSUKA dan dokumen kapal nelayan guna memberikan kepastian hukum. Akses Program Nasional dan Provinsi, dengan mengajukan pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DKP Provinsi Sulbar di Mamuju, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, rehabilitasi tambak, penguatan sarana TPI, hingga sertifikasi kompetensi nelayan.
Tak hanya fokus pada produktivitas, DKP Mamuju juga memperketat pengawasan wilayah pesisir untuk mencegah konflik tambak serta menjaga kelestarian hutan mangrove. Sinergi lintas sektor diperkuat melalui kerja sama dengan Lanal Mamuju dalam pemberantasan illegal fishing, serta kolaborasi dengan Kanwil Hukum Sulbar untuk perlindungan hukum nelayan. Dengan strategi terintegrasi tersebut, DKP Kabupaten Mamuju optimistis mampu mendorong terwujudnya visi “Mamuju Keren” dan membawa masyarakat pesisir menuju kesejahteraan yang dicita-citakan.
“Allo Campalogana To Mamuju Masannang Masagena” harapan agar seluruh masyarakat Mamuju hidup bahagia dan sejahtera — kini tak lagi sekadar slogan, melainkan arah perubahan yang mulai dijalankan secara nyata. (ZUL)
