Redaksi.co MAMUJU : Skandal pajak beraroma panas di Sulawesi Barat. Aliansi Pemuda Peduli Daerah (APPD) resmi menyeret dugaan manipulasi dan penggelapan pajak ke jalur pidana dengan melaporkan ritel besar Toko Family serta oknum KPP Pratama Mamuju ke Polresta Mamuju, Sabtu (14/2/2026).
Laporan itu bukan tudingan ringan. Aktivis menduga ada praktik “kongkalikong” untuk menekan kewajiban pajak, omzet disebut besar di lapangan, tapi angka pajak yang masuk ke negara justru mengecil.
APPD membeberkan sejumlah indikasi serius:
1. Manipulasi Data
Omzet harian yang terpantau diduga jauh berbeda dengan laporan SPT Tahunan.
2. Penggelapan Sistematis
Ada dugaan penghilangan objek pajak dan pengecilan nilai transaksi secara terstruktur.
3. Peran Oknum Aparat
Oknum pengawas pajak diduga meloloskan data yang tak wajar, bahkan berpotensi ikut terlibat.
“Kami tidak main-main. Pajak adalah urat nadi pembangunan. Kalau ada pengusaha dan aparat bermain mata, itu pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Nasri di depan Mapolresta.
Dalam laporan resminya, APPD menuntut:
1. Audit investigatif seluruh pembukuan usaha beberapa tahun terakhir.
2. Pemeriksaan pejabat pajak pengawas wilayah terkait.
3. Proses hukum transparan agar publik bisa mengawasi.
APPD memastikan tidak akan mundur dan siap mengawal perkara sampai tuntas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak ritel maupun kantor pajak belum memberikan klarifikasi resmi.
Kasus ini mulai menyita perhatian publik. Bila terbukti, perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu skandal pajak paling memukul kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha dan aparat pengawas di Mamuju, karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi integritas hukum. (ZUL)
