Rp20 Miliar Dipertanyakan! AMMS Bongkar Dugaan Kejanggalan Program Air Minum dan Sanitasi Mamasa 2025

0
41

Redaksi.co MAMASA : Aroma tak sedap kembali menyeruak dari pengelolaan anggaran di Kabupaten Mamasa. Dana fantastis sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 untuk program air minum dan sanitasi kini menjadi sorotan tajam publik.

Anggaran jumbo yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat justru diduga bermasalah dalam pelaksanaannya. Sejumlah pekerjaan disebut tidak rampung, sementara manfaat program belum sepenuhnya dirasakan warga. Kondisi ini memantik kecurigaan adanya kejanggalan dalam proses realisasi anggaran.

Afiliasi Mahasiswa Mamasa (AMMS) angkat suara keras. Ketua AMMS, Yasir, secara terbuka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Rp20 miliar itu bukan angka kecil. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan tidak selesai dan realisasinya tidak sesuai, maka patut diduga ada penyimpangan. Kami mendesak Kejati Sulbar segera turun tangan memeriksa pengelolaan anggaran ini,” tegas Yasir.

AMMS menilai, proyek dengan nilai sebesar itu semestinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang menjadi kebutuhan mendesak. Namun fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.

Organisasi mahasiswa tersebut khawatir ada oknum yang bermain di balik program ini. Jika dugaan ini tidak diusut tuntas, AMMS memperingatkan potensi lahirnya praktik penyalahgunaan anggaran yang semakin sistematis di Mamasa.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan kawal hingga terang-benderang,” tandas Yasir.

AMMS memastikan akan terus mengumpulkan data dan turun langsung ke lapangan guna mengawal kasus ini. Tekanan publik pun mulai menguat agar aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mamasa dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.

Sorotan kini tertuju pada langkah Kejati Sulbar: akankah dugaan ini diusut tuntas, atau kembali menjadi catatan panjang polemik anggaran di daerah? (ZUL)