JEMBER, redaksi.co – Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani persoalan banjir dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pro Gus’e di teras Pendopo Wahyawibawagraha, yang dirangkai dengan Launching Satgas Terpadu Pemkab Jember, Jumat (31/01/2026).
Launching Satgas Terpadu tersebut meliputi Satgas Kemiskinan, Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang. Pembentukan satgas ini menjadi langkah strategis Pemkab Jember untuk menangani berbagai persoalan krusial daerah secara terintegrasi dan lintas sektor.
“Persoalan banjir ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja. Tidak cukup hanya satu OPD, tetapi harus ditangani bersama-sama secara lintas sektor,” tegas Bupati Muhammad Fawait.
Menurutnya, Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang akan bertugas melakukan pemetaan persoalan banjir secara menyeluruh, sekaligus melakukan penataan ruang yang selama ini dinilai belum sesuai ketentuan. Salah satu fokus utama adalah keberadaan bangunan dan permukiman yang diduga berdiri di kawasan bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kami akan melakukan penertiban secara terukur. Faktanya, ada rumah yang dibangun di bantaran sungai, bahkan sampai muncul sertifikat. Ini yang akan kami kaji dan benahi,” ujarnya.
Bupati Fawait menegaskan, secara aturan tidak seharusnya terdapat sertifikat tanah yang terbit di kawasan bantaran sungai. Oleh karena itu, Pemkab Jember akan mengkaji proses sertifikasi lahan di pinggir sungai serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran.
“Jika benar melanggar aturan, akan kami tindak tegas. Bahkan tidak menutup kemungkinan dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh warga Kabupaten Jember, baik yang tinggal di wilayah pedesaan maupun perkotaan, memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat pembangunan dan kehadiran negara melalui APBD.
“Warga desa maupun kota, semuanya memiliki hak yang sama untuk merasakan kehadiran negara,” katanya.
Selain penanganan banjir, Pemkab Jember melalui Satgas Terpadu juga akan bekerja ekstra dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. Salah satu perhatian utama adalah tingginya angka kemiskinan yang banyak dialami oleh kaum ibu.
Kabupaten Jember sendiri menjadi salah satu daerah pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, Bupati Fawait menekankan pentingnya pengawasan agar seluruh bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, benar-benar tepat sasaran.
Untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program, Satgas Terpadu ini tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga tingkat kecamatan, serta melibatkan kolaborasi dengan TNI dan Polri.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran atau diterima oleh orang yang sama berulang kali. Semua harus adil dan tepat sasaran,” pungkas Bupati Fawait. (Sofyan)
