Ketua dan Pengurus Koperasi Rimba Sari Resmi Dilaporkan ke Polres Ketapang, RHUKI Membuat Dua Sekaligus Laporan Polisi Ke Polres Ketapang.
DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang, selaku kuasa hukum masyarakat Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, resmi melayangkan dua laporan polisi terhadap Ketua dan Pengurus Koperasi Rimba Sari ke Mapolres Ketapang. Laporan tersebut masing-masing teregister dengan Nomor: STTP/621/XII/2025/Kalbar/Res Ketapang dan STTP/622/XII/2025/Kalbar/Res Ketapang. Pada Hari Rabu, 03 Desember 2025
Langkah hukum ini diambil setelah Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia Ketapang sekaligus kuasa hukum dari Hajeri dan Uti Werdana menilai tidak adanya itikad baik dari pihak koperasi untuk menyelesaikan persoalan hak-hak kliennya.
Sebelumnya, Ketua Koperasi Rimba Sari beserta jajarannya telah dipanggil secara resmi oleh Kepala Desa Banjar Sari dan Camat Kendawangan. Namun, seluruh panggilan tersebut tidak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan. Bahkan, upaya komunikasi melalui pesan singkat yang dilakukan oleh kuasa hukum pun diabaikan tanpa alasan yang jelas.
“Ketika jalur persuasif sudah ditempuh berkali-kali dan tidak ada respons, maka tidak ada pilihan lain selain membawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Ketua LBH Rumah Hukum Indonesia Ketapang.
DPD Rumah Hukum Indonesia menilai bahwa sikap acuh tak acuh Ketua Koperasi Rimba Sari bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap mekanisme penyelesaian di tingkat desa dan kecamatan, tetapi juga telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya para anggota yang memiliki hak-hak yang hingga kini tidak dipenuhi.
Dengan dilayangkannya dua laporan polisi ini, LBH Rumah Hukum Indonesia menegaskan bahwa proses hukum harus segera berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Publik diharapkan mengikuti perkembangan kasus ini sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan mengembalikan hak-hak masyarakat Desa Banjar Sari.
DPD RUMAH HUKUM INDONESIA KABUPATEN KETAPANG
Siap mengawal proses ini hingga tuntas demi keadilan masyarakat.
