AKTIVIS WIB KECAM PEMKAB LOBAR: BERANI PECAT HONORER, TAPI TAK BERANI BENAHI ASET DAN PAD!
Lombok Barat – Redaksi.co |
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) yang memutus kontrak kerja terhadap 1.632 tenaga honorer non-database terus menuai gelombang kritik. Kali ini datang dari Ketua Waktu Indonesia Bergerak (WIB), Erwin Ibrahim, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan kegagalan kepemimpinan daerah dalam mengelola sumber daya manusia dan keuangan publik.
Menurut Erwin, keputusan yang diteken Sekda Lobar H. Ilham atas arahan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) itu memperlihatkan betapa birokrasi Pemkab lebih mudah menekan rakyat kecil ketimbang berani membenahi kebocoran aset daerah.
“Kita butuh pemimpin yang benar-benar paham teori baca, tulis, dan hitung (CALISTUNG). Jangan hanya jago menambah, mengurangi, dan mengalikan angka-angka anggaran, tapi giliran membagi keadilan malah pura-pura buta, tuli, dan bisu,” sindir Erwin tajam.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Lobar seharusnya fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menertibkan aset-aset yang tidak produktif, bukan malah mencari jalan pintas dengan merumahkan tenaga honorer dan memotong TPP ASN.
> “Saya akan angkat topi kalau Pemkab serius mengejar PAD dari sektor aset yang terbengkalai. Tapi yang terjadi malah sebaliknya — tenaga honorer yang hanya digaji 600 sampai 750 ribu rupiah per bulan dijadikan tumbal efisiensi,” tegasnya.
Erwin menyebut langkah itu sebagai bentuk keputusasaan birokrasi yang kehilangan arah moral dan empati sosial.
> “Kalau kalian betul-betul punya nurani, lihatlah wajah para honorer itu. Mereka punya keluarga, anak-anak, dan tanggungan. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa pekerjaan? Apakah pemerintah akan menanggung mereka?” ucapnya dengan nada keras.
Ketua WIB itu juga menyinggung soal lemahnya pengawasan Pemkab terhadap pengelolaan aset daerah dan sistem kepegawaian. Menurutnya, jika ada tenaga non-ASN yang diangkat tanpa prosedur, itu bukan kesalahan mereka, tapi akibat dari lemahnya tata kelola pemerintahan.
> “Justru yang harus dievaluasi adalah kepala OPD dan pejabat yang main angkat tenaga tanpa koordinasi. Tapi kenapa yang disalahkan justru orang kecil yang hanya mencari sesuap nasi?” kritik Erwin.
Lebih lanjut, ia menantang Pemkab untuk membuka secara transparan data aset dan laporan PAD.
> “Berani tidak Pemkab buka ke publik data aset bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki daerah? Kalau berani transparan, kita akan tahu mana yang dikelola untuk rakyat dan mana yang hanya dikelola untuk kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Erwin Ibrahim menegaskan bahwa WIB akan mengawal kasus ini hingga ada solusi yang berpihak pada rakyat kecil.
> “Kami dari WIB tidak akan diam. Kami akan bersuara di depan publik, di media, bahkan di DPRD, agar Pemkab Lobar menghentikan kebijakan yang tidak manusiawi ini. Kalau pemerintah tak mampu menambah kesejahteraan rakyat, setidaknya jangan dikurangi hak mereka untuk hidup,” pungkasnya.
—
Sumber: Redaksi.co
Reporter: Abah Uhel
Editor: Redaksi Lombok Barat
