REDAKSI.CO – Padangsidimpuan Pawai Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 di Kota Padangsidimpuan telah ditiadakan. Keputusan ini diambil oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengedepankan efisiensi anggaran.
Berdasarkan surat pemberitahuan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 400.14.1.1/2158/2025 dengan hal Pemberitahuan yang dituju kepada Kacabdis Pendidikan Wilayah agar menyampaikan, kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Padangsidimpuan bahwa, Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 dan Perayaan HUT Pemko Padangsidimpuan ke-24 tahun hanya melaksanakan kegiatan seremonial tanpa ada perayaan pawai, deville dan drumband.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan Nurcahyo Budi Susetyo kepada wartawan membenarkan surat pemberitahuan Walikota Padangsidimpuan terkait ditiadakannya pawai HUT RI dan HUT Pemko ke 24 tersebut.
Apakah OPD juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau perlombaan dalam menyambut perayaan HUT RI? “Anggaran OPD juga sudah tidak ada lagi untuk kegiatan itu,” ungkap Nurcahyo.
Secara terpisah, Ketua Persatuan Drumband Indonesia Kota Padangsidimpuan Roni Syahputra Siregar mengaku sedih sekaligus kecewa dengan keputusan itu.
“Kita tidak dapat berbuat banyak. Namun, tetap berharap kepada Allah SWT memberikan yang terbaik, meski banyak anak-anak yang merasa sedih dan kecewa karena sudah mematangkan persiapan untuk hari kemerdekaan,” kata Roni, yang juga pemerhati seni budaya Angkola.
Kendati demikian, kata Roni, sampai saat ini tidak ada upaya Pemko mengajak PDBI sebagai induk organisasi drumband di Padangsidimpuan untuk duduk bersama mencari solusi atas kebijakan itu.
“Saya tetap berharap kepada pemerintah ada solusi terbaik, kiranya ada upaya maksimal setidaknya mengurangi rasa sedih dan kekecewaan dari insan drumband dan MB di Kota Padangsidimpuan,” ungkapnya.
“Banyak orangtua yang menghubungi dan menjumpai saya, berharap agar ada solusi. Setidaknya anak-anak ada wadah untuk tampil dengan mengurangi rasa kecewa insan drumband di Padangsidimpuan. Kalau dari PDBI tidak dapat berbuat banyak, karena keterbatasan anggaran yang berada di bawah naungan KONI serta harus mengikuti Instruksi Presiden sebagai pucuk pimpinan di negeri ini,” tambahnya.
Sampai saat ini, kata Roni, pihaknya belum berkoordinasi dengan pemerintah. Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan dan akan berusaha mengupayakan solusi terbaik.
“Kedepannya kami berharap Pemerintah berkenan mengajak kami duduk bersama untuk sebuah solusi dan rencana terbaik terkait drumband dan marching band di Kota Padangsidimpuan, yang notabene drumband dan marching band dari Kota Padangsidimpuan telah berulangkali menjuarai event di tingkat regional maupun nasional meski jarang diperhatikan,” pungkasnya. (E.R)
