Selasa, Juli 15, 2025

MAU JADI PENULIS SILAHKAN BERGABUNG

Trend Minggu ini

Pilihan Penulis

SK Ketua RW 011 Semper Timur Tuai Polemik

Kelurahan Semper Timur, 11 Juli 2025 — Redaksi.co |  Pemilihan Ketua RW 011 di Kelurahan Semper Timur , kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.tengah menjadi sorotan warga setelah Lurah Semper Timur, Tien septimar R. P, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ketua RW yang dinilai terlalu cepat dan melanggar prosedur.

 

Padahal, hingga saat SK dikeluarkan panitia pemilihan belum menetapkan hasil secara resmi karena masih menunggu penyelesaian sengketa suara dan validasi dokumen. Beberapa warga dan calon Ketua RW yang ikut dalam pemilihan pun merasa kecewa dan mempertanyakan netralitas pihak kelurahan.

 

“Proses belum selesai. Kami masih rapat untuk menyelesaikan laporan adanya indikasi pelanggaran saat pemungutan suara. Tiba-tiba SK sudah keluar. Ini bisa memicu konflik,” ujar salah satu calon Paslon nomor 4 Supriadi Rehoat SH.

 

SK tersebut menetapkan salah satu calon, sebagai Ketua RW 011 terpilih. Padahal, menurut panitia, belum mengambil keputusan dan melakukan laporan ke pihak kelurahan tetapi SK pengakatan salah satu calon sudah dikeluarkan padahal masih dalam tahap verifikasi ulang.

 

Menanggapi kritik dan penolakan yang muncul, pihak kelurahan mengatakan pihaknya hanya menjalankan prosedur seperti yang disampaikan ketika melakukan audiensi di kantor walikota Jakarta Utara tadi pagi ”

 

Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan sebagian warga. Mereka menilai tindakan lurah mencederai prinsip demokrasi di tingkat lingkungan dan mengabaikan mekanisme pemilihan yang telah disepakati bersama.

 

Sementara Supriadi salah satu calon Paslon dengan nomor urut 04 meminta agar SK tersebut ditinjau ulang. “Kalau proses belum final tapi SK sudah keluar, itu bisa dianggap cacat administrasi. Sebaiknya ditunda dulu sampai panitia benar-benar menyatakan hasil yang sah,” tegasnya.

 

Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan dikhawatirkan bisa memecah belah warga. Beberapa tokoh masyarakat mendesak agar pemerintah kelurahan segera menggelar pertemuan mediasi untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi di lingkungan mereka.

 

Suhendi

Popular Articles

Berita Terkait