Redaksi.co POLMAN : Skandal dugaan keracunan massal mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 15 siswa SDN 010 Paku, Kecamatan Binuang, dilaporkan tumbang usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini langsung memantik kemarahan publik dan kecaman keras dari Jaringan Oposisi Loyal (JOL).
Belasan siswa itu dilarikan ke Puskesmas Binuang setelah mengalami pusing hebat, mual, lemas, hingga gangguan pencernaan tak lama setelah menyantap makanan yang seharusnya menunjang kesehatan mereka. Beberapa di antaranya bahkan harus menjalani perawatan intensif dengan infus di Unit Gawat Darurat.
Commando Mitigasi JOL Polman, Nur Hadi Wijaya, menyebut insiden ini sebagai “tamparan keras” bagi pemerintah daerah dan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Binuang. Ia menuding adanya kelalaian serius dalam pengawasan serta dugaan pelanggaran petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG.
“Ini bukan insiden biasa. Ini soal keselamatan generasi kita. Kalau 15 anak sudah tumbang, apa lagi yang ditunggu? Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan investigasi tanpa tindakan nyata. Dapur yang diduga bermasalah harus segera ditutup!” tegas Nur Hadi.
JOL juga melontarkan tudingan keras terhadap mitra SPPG di Binuang yang dinilai lalai menjaga standar higienitas dan sanitasi. Menurut mereka, pengelolaan dapur yang abai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan layak konsumsi.
Tak cukup sampai di situ, JOL mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengambil langkah drastis: menghentikan sementara operasional SPPG yang diduga menjadi sumber masalah. Jika tidak, kata Nur Hadi, publik berhak meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi peserta didik.
Organisasi itu juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB). “Jika ada unsur kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa jejak,” ujarnya.
JOL menegaskan, kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh dapur penyedia MBG di Polewali Mandar. Tanpa transparansi, kepatuhan regulasi, dan kepemilikan Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS), distribusi makanan kepada siswa dinilai berisiko tinggi dan tak layak dilanjutkan.
Kini publik menunggu: apakah pemerintah bergerak cepat, atau justru membiarkan badai ini kian membesar? (ZUL)
