Redaksi.co MAMUJU : Langkah taktis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Mamuju terus dipacu. Melalui momentum peringatan Bulan Mutu yang digelar di Kelurahan Simboro, Sabtu (25/4/2026), Pemerintah Kabupaten Mamuju berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ajang ini menjadi sangat strategis karena tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas soft skill para nelayan, tetapi juga dibarengi dengan penyaluran bantuan sarana produksi secara konkret dan langsung.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M.Si., Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi, SE., M.Si., Anggota Komisi IV DPR RI Zulfikar Suhardi, Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sulbar Muhammad Dusil Hafid, S.Stpi, M.Si., serta Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Indra Rukmana Suaib.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan tulang punggung utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan menjadi harga mati yang harus terus diupayakan.
“Edukasi seperti ini sangat penting agar nelayan kita tidak hanya mengandalkan hasil tangkap konvensional, tetapi juga mampu mengelola dan meningkatkan nilai tambah (value added) dari produk perikanan yang dihasilkan,” ujar Sutinah optimis.
Bupati perempuan pertama di Mamuju ini juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada legislator pusat Zulfikar Suhardi serta Balai Penjaminan Mutu KKP Sulbar yang telah menginisiasi program berdampak langsung ini.
Memastikan acara tidak berhenti pada seremoni belaka, Anggota Komisi IV DPR RI, Zulfikar Suhardi, langsung menyerahkan bantuan stimulan berupa mesin pengolahan ikan serta bantuan uang tunai bagi para pelaku UMKM di sektor perikanan. Bantuan ini diproyeksikan menjadi pemicu bagi produk olahan ikan khas Mamuju agar mampu menembus pasar yang lebih luas dengan standar mutu yang lebih baik.
“Ini bagian dari komitmen kami di parlemen untuk memastikan nelayan dan pelaku UMKM kita tidak berjalan sendirian. Harus ada intervensi dan dukungan nyata agar usaha mereka bisa naik kelas,” tegas Zulfikar Suhardi.
Di sisi lain, Jalannya pemerintahan daerah saat ini dihadapkan pada tantangan berat. Bupati Sutinah secara terbuka mengakui adanya keterbatasan ruang gerak anggaran daerah (fiskal) akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah pusat.
Kondisi dilematis ini menuntut Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk cerdik membangun sinergi lintas sektor, terutama dengan para wakil rakyat di Senayan (DPR RI) guna menjemput bola program-program strategis nasional.
“Saya membawa suara hati dan aspirasi langsung dari nelayan Mamuju. Melalui kolaborasi kuat dengan Komisi IV DPR RI dan KKP, harapannya ke depan akan lebih banyak lagi program dan bantuan pusat yang bisa kita daratkan di Mamuju,” pungkas Sutinah.
Dengan perpaduan matang antara edukasi mutu, teknologi pengolahan, dan sokongan modal, Pemkab Mamuju optimistis poros ekonomi pesisir di Bumi Manakarra akan tumbuh menjadi sektor yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di pasar nasional. (ZUL)
