SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026) pagi.
- Penandatanganan kesepakatan itu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027, sekaligus menandai selesainya pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., dan didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali,S.E dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H. Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan laporan mengenai jumlah kehadiran anggota dewan. Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang telah menandatangani daftar hadir.
Berdasarkan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu mengacu pada Pasal 132 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
Dalam pengantar rapat, wakil ketua DPRD selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa pelaksanaan paripurna merupakan tindak lanjut dari Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Agenda utama rapat tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan anggaran daerah yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif sebelum berlanjut pada proses penyusunan rancangan APBD.
Pelaksanaan penandatanganan juga berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Sebelum sampai pada tahap penandatanganan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mencermati proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai, pimpinan sidang kemudian meminta persetujuan anggota dewan yang hadir terhadap hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. Permintaan persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam forum tertinggi DPRD.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan secara aklamasi. Persetujuan itu kemudian disahkan oleh pimpinan sidang melalui satu kali ketukan palu, sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti.
Kesepakatan tersebut memuat proyeksi postur APBD Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Angka tersebut menjadi gambaran awal kemampuan keuangan daerah sekaligus kerangka pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan pada tahun mendatang.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Dari komposisi tersebut, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, PAD diproyeksikan mencapai Rp185,53 miliar sebagai salah satu komponen pendapatan yang berasal dari potensi dan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Besaran belanja tersebut disusun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai arah kebijakan dan prioritas yang telah dibahas bersama DPRD.
Jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan, rencana belanja tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000. Defisit ini merupakan selisih antara rencana belanja daerah dan pendapatan daerah yang telah diproyeksikan dalam struktur KUA-PPAS APBD 2027.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan daerah sebesar Rp2,6 miliar. Seluruh pembiayaan tersebut bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000, sementara Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0.
Dengan komposisi tersebut, Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp2.600.000.000. Nilai pembiayaan netto itu digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga struktur APBD 2027 dapat disusun secara seimbang.
Dengan demikian, total pendapatan daerah ditambah pembiayaan netto mampu mengimbangi rencana belanja daerah sebesar Rp1.068.013.121.980. Keseimbangan tersebut menjadi bagian dari struktur anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.
Meski telah disepakati dalam rapat paripurna, KUA-PPAS merupakan dokumen kebijakan dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan APBD selanjutnya. Rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran nantinya akan dituangkan lebih lanjut melalui proses penganggaran sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah ini sekaligus menjadi pijakan bagi kedua pihak untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027. Dengan adanya kesepahaman mengenai arah kebijakan umum dan prioritas anggaran, diharapkan perencanaan keuangan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kepulauan Meranti.
Dalam sambutannya setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
Menurut Asmar, kesepakatan tersebut merupaka bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bukanlah akhir dari seluruh tahapan penyusunan anggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia berharap, melalui kesepakatan yang telah dicapai bersama, rancangan APBD 2027 dapat disusun secara lebih realistis, berimbang, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Mengawali sambutannya, Asmar terlebih dahulu mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, seluruh peserta dapat mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku. Proses tersebut juga mencerminkan komitmen bersama dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
Penyusunan arah kebijakan anggaran tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
Asmar menilai, Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan langkah pembangunan Kepulauan Meranti ke depan. Setidaknya terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi wilayah Kepulauan Meranti.
Sementara dalam aspek pelayanan publik, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang dapat diandalkan diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan antarpulau.
Agenda berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan melalui program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Asmar, ketiga agenda tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, seluruh program prioritas harus disusun dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Ia menilai, berbagai dinamika yang muncul selama pembahasan, termasuk perbedaan pandangan, perdebatan, serta masukan kritis dari anggota dewan, merupakan bagian dari proses demokrasi dan wujud tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.
Bagi pemerintah daerah, seluruh masukan tersebut memiliki arti penting untuk memastikan bahwa rencana penggunaan anggaran disusun secara cermat dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sebab, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.
Asmar menegaskan, setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Meranti harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesepakatan yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.
Seiring dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, tepat, dan cermat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penyusunan tersebut harus dilakukan secara terarah agar setiap program dan kegiatan memiliki sasaran serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Seluruh dokumen RKA-SKPD selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Dengan demikian, tahapan setelah penandatanganan KUA-PPAS menjadi pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan oleh seluruh perangkat daerah.
Mengakhiri sambutannya, Asmar mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi, merapatkan barisan, serta menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, perbedaan peran dan fungsi antara eksekutif dan legislatif harus tetap berada dalam satu tujuan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.
“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Bupati Asmar.
Ia berharap, kolaborasi yang telah terbangun dalam pembahasan KUA-PPAS dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. Dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, APBD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti. (Humas Setwan
