Redaksi.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah jabatan dalam Kabinet Merah Putih dan sejumlah lembaga negara. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam reshuffle tersebut, sejumlah menteri dan wakil menteri mendapat penugasan baru. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Lima menteri yang dilantik yakni Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Untuk posisi wakil menteri, Presiden Prabowo melantik Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain jajaran kementerian, sejumlah pejabat pada badan dan lembaga negara juga dilantik.
Listyo Sigit Prabowo dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Dedy Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Selanjutnya, Ariyanto Wibowo menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara Muhammad Fadil Imran menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pada lembaga Ombudsman, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman.
Perubahan juga terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sementara Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Pelantikan keduanya berdasarkan Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026.
Dengan rangkaian pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis di pemerintahan, kementerian, badan negara, Ombudsman, dan Polri mengalami pergantian dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
