H. Syukur dan Muhammad Irwan Prasetya Dorong Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Lombok Barat
MEDIA NASIONAL INVESTIGASI – REDAKSI.CO
Komitmen memperkuat sektor ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan dalam hearing antara Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Pertemuan yang berlangsung di Aula Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis (9/7/2026), membahas penataan, perlindungan, pemberdayaan, hingga penguatan kelembagaan pedagang kaki lima (PKL).
Dalam hearing tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat Fraksi Partai NasDem, H. Syukur, S.H., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan APKLI agar para pedagang kaki lima memperoleh pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap berbagai program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kami di DPRD mendukung penuh kolaborasi antara pemerintah daerah dengan APKLI. Organisasi ini diharapkan menjadi mitra strategis dalam menciptakan pedagang yang tertib, mandiri, dan sejahtera,” ujar H. Syukur.
Ia juga mendorong agar APKLI membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Barat guna mempermudah koordinasi, pendataan, serta pembinaan terhadap para pedagang.
Menurutnya, organisasi juga harus mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan edukasi kepada anggotanya sebelum pemerintah mengambil langkah penertiban di lapangan.
Sementara itu, Ketua APKLI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Irwan Prasetya, menjelaskan bahwa APKLI hadir sebagai wadah resmi bagi para pedagang kaki lima agar memiliki legalitas organisasi sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan penataan sektor informal yang lebih baik.
Ia menegaskan, APKLI Lombok Barat merupakan organisasi pertama di NTB yang terbentuk setelah restrukturisasi organisasi secara nasional dan diharapkan menjadi percontohan dalam perlindungan serta pemberdayaan pedagang kaki lima.
“Kami ingin pedagang kaki lima tidak lagi dipandang sebelah mata. Mereka adalah bagian penting dari penggerak ekonomi rakyat yang harus mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan kepastian dalam menjalankan usahanya,” kata Irwan.
Menurutnya, APKLI saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Pendataan tersebut mencakup pedagang yang berjualan di luar pasar, baik menetap maupun keliling, termasuk pedagang asongan dan penyedia jasa yang memanfaatkan ruang publik sesuai ketentuan.
Selain pendataan, APKLI juga mendorong terciptanya budaya tertib, menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah, serta menciptakan kawasan perdagangan yang nyaman bagi masyarakat.
Irwan menambahkan, ratusan pedagang telah bergabung dalam APKLI Lombok Barat. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus bersinergi melalui program pembinaan, akses permodalan, hingga penyusunan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha mikro.
“Pedagang kaki lima telah terbukti menjadi penyangga ekonomi masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi mengalami tekanan. Karena itu, keberadaan mereka harus mendapatkan perhatian yang serius,” tegasnya.
Hearing tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan organisasi pedagang dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha sektor informal, sekaligus memperkuat peran pedagang kaki lima sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lombok Barat.
Jurnalis: H. Suhaili
Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
