Redaksi.co SULBAR : Kursi empuk Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat mendadak panas membara. Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat resmi “menabuh genderang perang” melawan dugaan borok birokrasi, permainan jabatan, hingga aroma tak sedap pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan petinggi institusi pencetak moral tersebut.
Bukan sekadar isapan jempol, badai isu ini meledak setelah mahasiswa mengendus adanya dugaan upeti penjerat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angkanya fantastis untuk sebuah administrasi: Rp1,5 juta per kepala! Jika terbukti, ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan jabatan yang merampok hak para abdi negara.
Dugaan skandal ini kian seksi dan memicu syak wasangka karena dinilai penuh dengan tebang pilih. Mahasiswa mencium adanya skenario “melindungi kawan, mengorbankan lawan.”
Saat beberapa pegawai kecil dihantam sanksi demosi (penurunan jabatan) dan “dikotakkan” tanpa kenaikan pangkat bertahun-tahun, seorang pejabat elite justru melenggang bebas tanpa tersentuh hukum.
Sorotan tajam kini tertuju pada Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) berinisial “S”. Posisi “S” dinilai terlalu sakti. Di saat gerbong mutasi dan penyegaran jabatan menyapu hampir seluruh pejabat Kanwil, “S” justru kokoh tak tergoyahkan di kursinya selama lebih dari 5 tahun.
Isu Liar di Lingkar Kekuasaan: Berkembang rumor panas di tengah masyarakat bahwa bertahannya sang Kabag TU disinyalir kuat karena adanya “fasilitas khusus” yang disetor sebagai pelicin demi mengamankan posisi empuk tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kadri, dengan lantang menyatakan tidak akan membiarkan institusi agama ini dikotori oleh mentalitas korup para oknum pejabatnya.
“Jika benar ada praktik pungutan, permainan jabatan, dan perlindungan terhadap oknum tertentu, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip profesionalisme ASN dan harus segera diusut secara transparan!” gertak Kadri dengan nada tinggi.
Demi membersihkan “tangan-tangan kotor” di tubuh Kemenag Sulbar, mahasiswa melayangkan tuntutan keras:
* Audit Total: Desak Inspektorat Jenderal Kemenag RI segera turun ke Sulbar untuk membongkar borok tata kelola kepegawaian.
* Seret ke Hukum: Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas dugaan pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
Buka Mulut! Menantang oknum pejabat terkait, terutama berinisial “S”, untuk melakukan klarifikasi terbuka dan tidak bersembunyi di balik ketiak jabatan.
Kawal Sampai Tuntas: Mahasiswa berjanji akan terus menggelar aksi gelombang kedua jika tuntutan ini diabaikan.
Publik kini menunggu: Apakah Menteri Agama dan penegak hukum berani membongkar “kotak pandora” di Kanwil Kemenag Sulbar, ataukah sang pejabat sakti berinisial “S” kembali berhasil lolos dari pusaran badai ini? (ZUL)
