Redaksi.co MAMASA : Gelombang protes keras menggema di halaman Kantor Polres Mamasa, Selasa (7/4/2026). Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM) turun ke jalan, menekan aparat penegak hukum agar segera membongkar dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan Pertalite yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Dengan membawa spanduk bernada tajam dan meneriakkan tuntutan, massa menilai aparat belum menunjukkan langkah tegas terhadap dugaan penimbunan dan permainan distribusi BBM subsidi. Padahal, menurut mereka, bahan bakar bersubsidi seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil, bukan “ladang basah” bagi oknum tertentu.
Sorotan utama aksi diarahkan pada SPBU Mambi yang dituding diduga terlibat dalam praktik curang tersebut. Demonstran mendesak investigasi menyeluruh dan transparan, serta meminta Pertamina dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Koordinator lapangan, Muhammad Nabir, menegaskan aksi ini merupakan bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum. Ia menyebut dugaan mafia BBM subsidi telah merampas hak masyarakat kecil.
“Kami tidak akan diam. BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan untuk dipermainkan oleh mafia,” tegasnya dalam orasi yang disambut sorakan massa.
Dalam tuntutannya, APMM mendesak Kapolres Mamasa, khususnya unit Kriminal Khusus (Krimsus), segera mengusut dugaan penyelewengan solar dan Pertalite yang disebut melibatkan sejumlah pihak. Massa juga meminta aparat menyelidiki kemungkinan keterlibatan pengusaha maupun perusahaan dalam praktik penimbunan dan penyaluran solar subsidi ke sektor industri.
Mahasiswa menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, mulai dari masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, hingga negara. Mereka menuntut transparansi total dalam sistem distribusi BBM subsidi agar tidak lagi disalahgunakan oleh oknum.
APMM menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata, termasuk sanksi tegas terhadap SPBU maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan.
