Polemik Pembagian Pekerjaan di SGN Glenmore Menguat, Pernyataan Menteri Pertanian dan Suara Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Jadi Perhatian
Banyuwangi – Polemik dugaan tidak transparannya pembagian pekerjaan di lingkungan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Glenmore terus menuai perhatian. Di tengah sorotan terkait dugaan dominasi vendor tertentu dalam sejumlah pekerjaan strategis, pernyataan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kini ikut dikaitkan dengan harapan besar terhadap keterlibatan pelaku usaha lokal dan petani tebu rakyat dalam pembangunan industri gula nasional.
Sejumlah pengusaha lokal sebelumnya menyoroti dugaan adanya vendor tertentu yang terus memenangkan berbagai pekerjaan di lingkungan PG Glenmore, mulai jasa angkut tebu, operasional grabber, hingga traktor. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi mekanisme tender serta sejauh mana kesempatan diberikan secara terbuka kepada pelaku usaha daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dialog dengan petani yang di unggah di chanel yautube Amri Mahre Channel menegaskan bahwa pembangunan industri gula nasional tidak boleh dijalankan dengan ego sektoral maupun dominasi kelompok tertentu.
“Pembangunan industri gula nasional tidak bisa dijalankan dengan ego sektoral maupun dominasi kelompok tertentu, melainkan harus dibangun melalui kebersamaan dan keterlibatan semua pihak. Ibarat mobil, kalau satu ban kempes maka kendaraan tidak akan berjalan maksimal. Semua elemen harus bergerak bersama agar tujuan tercapai,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi pesan penting bagi seluruh elemen industri gula, termasuk perusahaan, vendor, hingga pelaku usaha lokal agar pembangunan sektor gula tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
Menanggapi polemik yang berkembang, Rifki Alamudi, biasa di panggil Kiki selaku pelaku usaha lokal sekaligus Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat menyampaikan bahwa pengusaha daerah dan petani sebenarnya tidak ingin menciptakan kegaduhan, melainkan berharap adanya sistem yang lebih terbuka dan memberi ruang yang adil bagi masyarakat lokal.
“Kami mendukung penuh pembangunan industri gula nasional dan keberadaan SGN di Banyuwangi. Tetapi semangat kebersamaan yang disampaikan Pak Menteri harus benar-benar dirasakan di lapangan. Pengusaha lokal dan petani tebu rakyat juga harus diberi kesempatan tumbuh bersama,” ujar Kiki.
Menurutnya, banyak pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan operasional, alat kerja, armada, hingga tenaga kerja yang memadai. Namun selama ini muncul kesan bahwa akses terhadap pekerjaan di lingkungan perusahaan belum sepenuhnya terbuka secara merata.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menang pekerjaan. Tetapi ketika vendor yang sama terus mendominasi berbagai sektor pekerjaan, wajar kalau muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi dan pemerataan kesempatan,” tambahnya.
Kiki juga menilai keberadaan industri besar seperti PG Glenmore semestinya mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama bagi petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai industri gula nasional.
Polemik tersebut kini mulai menjadi perhatian luas karena tidak hanya menyangkut persoalan bisnis dan pembagian pekerjaan, tetapi juga menyentuh isu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar serta keberlangsungan usaha lokal di tengah industri besar.
Sejumlah pihak berharap PT SGN Glenmore dapat membuka ruang komunikasi yang lebih transparan terkait mekanisme tender, evaluasi vendor, dan pola kemitraan yang diterapkan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT SGN Glenmore belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan yang berkembang mengenai mekanisme pembagian pekerjaan di lingkungan perusahaan.
